Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pemda DKI Jakarta salah perhitungan apabila mengira bahwa bila nanti pembangunan transportasi massal (MRT dan LRT) selesai maka otomatis akan mampu mengurangi kemacetan lalulintas di DKI Jakarta. Salah besar kalau mereka berpikir bahwa siapnya sistem transportasi massal akan menyebabkan para pemilik mobil dengan serta merta meninggalkan mobilnya di rumah kemudian berjalan kaki menuju halte-halte perhentian MRT dan LRT.

 

Kita harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti beban jalan raya ketika sistem transportasi massal (LRT dan MRT) mulai beroperasi? Saat ini saja beban jalan di DKI Jakarta sudah overload, 2 - 3 tahun mendatang ketika sistem transportasi massal sudah rampung, overload akan semakin meningkat. Apalagi sistem transportasi massal yang dibangun baru sebatas di bagian tengah Jakarta, dan mungkin belum sepenuhnya terintegrasi dengan moda angkutan lain dan moda angkutan antara kota Jakarta dan kota-kota satelit.

 

Sebenarnya ada beberapa cara efektif untuk mengurangi kemacetan lalulintas (lalin) yang bisa diterapkan saat ini sementara menunggu sampai pembangunan mass transportation rampung. Yang harus disadari, tidak ada satu-satunya cara (baca: hanya satu cara) untuk mengurangi kemacetan tersebut. Yang ada, beberapa cara efektif dapat diterapkan secara bersamaan sehingga mempunyai efek sinergi yang mampu mengurangi bahkan mengusir kemacetan lalulintas. Salah satu cara yang punya daya ungkit besar adalah pembatasan populasi mobil yang boleh berkeliaran di ibukota. Alasannya?

 

Transportasi Massal VS Mobil Pribadi

Di atas sudah dikatakan, apabila pembangunan sistem transportasi massal sudah rampung dan sudah beroperasi, tidak akan serta merta dapat mengurangi kemacetan. Mengapa demikian?  Walaupun sistem transportasi massal sudah memadai tapi kalau nanti orang-orang yang naik mobil tidak mau keluar dari mobilnya dan beralih menaiki transportasi massal, ya ... percuma saja, jalanan tetap overload. Maka satu-satunya cara, pemilik mobil pribadi harus "dipaksa" meninggalkan mobilnya di rumah.

 

Siapapun yang punya logika normal akan mengakui bahwasanya jenis kendaraan mobil atau si "Kotak Besar Berjalan" telah menjadi kontributor (andil) terbesar kemacetan lalin di Jakarta. Oleh karena itu, secara logika (tidak perlu teori macam-macam), untuk mengurangi kemacetan lalulintas di Jakarta, solusi utama adalah membatasi penggunaan mobil, cara ini yang paling efektif, dan transportasi massal berperan sebagai penunjang. Itu kalau memang niatnya bulat ingin mengurangi kemacetan. Tapi kalau niatnya hanya setengah atau seperempat bulat, yah pasti pembatasan penggunaan mobil tidak akan pernah dilakukan dengan akibat Ibukota selamanya (sampai kiamat) akan menderita macet. Seberapa besar dan bagaimana cara efektif untuk membatasi penggunaan mobil pribadi? Ada tersedia banyak cara untuk membatasi populasi mobil yang boleh berkeliaran di jalan-jalan ibukota.

 

Tujuan pembatasan penggunaan mobil pribadi
Tujuan dasar adanya transportasi di jalan raya adalah memindahkan orang dan barang, bukan memindahkan kendaraan. Kendaraan hanya sebagai alat pengangkut. Oleh karena itu penggunaan kendaraan harus efisien dan efektif.

Tujuan pembatasan kendaraan adalah:

  1. Mengurangi beban jalan raya dengan jalan membatasi volume kendaraan yang melintasi jalan.
  2. Memperbesar daya muat orang (penumpang) dan atau barang yang dapat diangkut 

 

Berbagai Cara Pembatasan Penggunaan Mobil

Ada berbagai cara yang dapat diterapkan untuk membatasi populasi mobil yang boleh berkeliaran di Jakarta, antara lain:

  • Menerapkan 3 in 1 bagi mobil di seluruh jalan, dan 5 in 1 di jalan protokol utama dan jalur-jalur padat di DKI Jakarta. Penerapan ini akan menaikkan efisiensi penggunaan mobil pribadi. Memaksimalkan jumlah penumpang yang dapat diangkut oleh mobil pribadi melalui penerapan five in one (bukan three in one seperti sebelumnya) jalan protokol utama dan jalur-jalur padat akan mengurangi beban jalan raya secara signifikan.
  • Menerapkan kebijakan nomor ganjil dan genap bagi mobil pribadi (dibahas di bagian bawah artikel ini).
  • Menerapkan pajak progresif bagi pemilikan mobil di wilayah Jabodetabek. Untuk itu diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
  • Masyarakat di wilayah Jabodetabek yang ingin membeli mobil baru harus seizin Gubernur atau walikota setempat.
  • Membatasi jumlah maksimum armada angkutan umum per trayek yang boleh beroperasi.
  • Menerapkan "Zona Bebas Mobil" pada ruas jalan dan hari-hari tertentu sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran udara, menggalakkan pariwisata, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  • Melarang beroperasinya mobil pribadi 'berbadan lebar' (bongsor) pada hari kerja (senin sampai jumat).
  • Sejalan dengan pembatasan penggunaan mobil pribadi, dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan angkutan publik, antara lain: menambah atau mengurangi jumlah armada angkutan umum pada suatu trayek sesuai kebutuhan, memperbaharui (peremajaan) armada. Yang juga penting adalah meningkatkan keamanan di dalam angkutan umum (sudah menjadi rahasia umum dan momok bagi masyarakat bahwa terjadi pemerasan, perampasan, pencopetan, pemaksaan dan kekerasan terhadap penumpang angkutan umum dengan sasaran utama terbanyak kelompok lemah seperti kaum wanita dan anak-anak).
  • Melarang truk (terutama truk tronton) pada jam kerja melintasi jalan di dalam kota Jakarta.
  • Menerapkan kebijakan yang mengatur tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor, termasuk melarang beroperasinya angkutan bajaj (mengganti dengan roda tiga berbahan bakar gas) dan sepeda motor bermesin 2 tak.
  • Mulai merintis penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) bagi kendaraan. Banyak keuntungan dari penggunaan BBG, antara lain akan sangat mengurangi polusi udara, mengurangi tingkat kecepatan kendaraan sehingga mengurangi pula tingkat kecelakaan lalulintas, menghemat devisa walaupun investasi awal tinggi tetapi keuntungan yang tinggi menanti dimasa depan. Untuk pembelajaran dalam penerapaan BBG, kita dapat mencontoh negara Cina.
  • Bila kita ingin melihat wajah ibukota yang "berbeda," dapat pula diterapkan di Jakarta 1 hari dalam setiap bulan sebagai "Hari Tanpa Mobil," dan untuk alasan keadilan diterapkan pula 1 hari lainnya sebagai "Hari Tanpa Sepeda Motor." Dengan demikian kita mengharapkan para pemakai mobil pribadi dan sepeda motor untuk sekali dalam sebulan 'mencicipi' angkutan umum.

 

Penerapan kebijakan "ganjil-genap" bagi mobil pribadi akan mengurangi beban jalan raya minimal separuhnya (50%)

Untuk mengurangi beban jalan raya secara signifikan, mutlak diperlukan adanya kebijakan yang mengatur pembatasan penggunaan mobil pribadi. Keluaran (output) dari kebijakan ini adalah terjadinya pengurangan jumlah mobil pribadi yang boleh berkeliaran di jalan-jalan di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan akibat pengurangan beban jalan.

 

Cara yang paling efektif untuk menerapkan kebijakan ini adalah:

  1. Menerapkan kebijakan nomor ganjil dan genap menurut jenis hari secara bergantian setiap bulan. Contoh: Untuk hari Senin, Rabu dan Jumat hanya mobil dengan nomor ganjil yang boleh berkeliaran, sedangkan untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu hanya mobil dengan nomor genap yang boleh berkeliaran. Bulan berikutnya dibalik.
  2. Menerapkan kebijakan nomor tertentu setaip hari kerja, misal: Untuk hari Senin hanya mobil dengan nomor buntut 1, 2, dan 3 yang boleh berkeliaran, untuk hari Selasa hanya mobil dengan nomor buntut 4, 5, dan 6 yang boleh berkeliaran, untuk hari Rabu hanya mobil dengan nomor buntut 7, 8, 9 dan 0 yang boleh berkeliaran. Lihat tabel di bawah ini:
Hari Nomor buntut yang boleh berkeliaran
Senin 1, 2, 3
Selasa 4, 5, 6
Rabu 7, 8, 9, 0
Kamis 1, 2, 3
Jumat 4, 5, 6
Sabtu 7, 8, 9,
Minggu -

 

Bila penerapan kebijakan 3 in 1 atau 5 in 1 dibarengi dengan kebijakan ganjil-genap maka tingkat efektifitasnya semakin tinggi.  Pembatasan populasi 'Si Kotak Besar Berjalan' melalui penerapan Nopol Ganjil - Genap sebaiknya diterapkan sesegera mungkin tanpa harus menunggu tersedianya jumlah angkutan umum yang memadai. Kenapa? Karena ada atau tidaknya angkutan umum tidak akan membawa pengaruh bagi orang-orang egois (yang selalu mengendarai mobil sendirian). Mereka selalu punya cara untuk tidak menggunakan angkutan umum, kecuali angkutan umumnya punya kualitas luar biasa macam di Jepang. Jadi akan percuma menunggu datangnya armada baru Bus TransJakarta. Tunggu apalagi?  Tapi perlu dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan praktek trik 1 mobil punya 2 nomor, dengan cara antara lain: menempelkan sejenis stiker (yang tidak bisa dipalsu) di kaca depan & belakang mobil, stiker nomor 1 berarti ganjil dan nomor 2 berarti genap, dengan demikian nomor ganjil dan genap lebih mudah dipantau pada malam hari. Sedangkan antisipasi untuk trend orang-orang yang membeli mobil lagi dan berharap punya nomor ganjil & genap, Institusi pengurusan surat kendaraan baru (Samsat) jangan mau 'diatur' oleh masyarakat, malah sebaliknya harus mengantisipasi trik-trik masyarakat dengan cara memberikan status nomor yang sama bagi orang atau alamat pengajuan yang sama (berikan nomor genap untuk orang-orang dengan nomor Kartu Keluarga (KK) atau alamat yang sama yang sudah punya nomor genap sebelumnya dan berikan nomor ganjil untuk orang-orang dengan nomor KK atau alamat yang sama yang sudah punya nomor ganjil sebelumnya).

 

Semoga berguna ...