Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

 

Definisi PSBB Menurut Permenkes No. 9 Tahun 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi:

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).

 

Siapa yang menetapkan PSBB?

Menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes No. 9 Th. 2020, Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.

Setelah ditetapkan Menteri Kesehatan, Kepala Daerah menetapkan PSBB berlaku di wilayahnya melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati atau Walikota.

 

Dasar Penetapan PSBB

menurut Pasal 9 Permenkes No. 9 Th. 2020

(1) Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan atas dasar:

a. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu;

b. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu; dan

c. ada bukti terjadi transmisi lokal.

(2) Selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan.

 

Opini Berdasarkan Data Yang Valid

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 sampai insiden penyakit Corona mereda atau (mungkin) sambil menunggu ditemukannya obat yang ampuh dan atau vaksin terhadap Covid-19. Namun karena dalam penerapannya masyarakat tidak 100% stay at home maka rantai penularan tidak terputus dan tetap ada.

Negara kita diuntungkan dengan kondisi geografi yang terdiri dari kepulauan sehingga episentrum wabah hanya terpusat di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, dengan kasus positif tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Bisa dimengerti karena adanya kota2 besar padat penduduk di Jakarta, Surabaya, dan Bandung yang menjadi pintu gerbang di wilayah barat dan Makassar untuk wilayah timur.

 

Data Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia per 2 Mei 2020 di bawah ini memperlihatkan gambar peta kasus per provinsi di Indonesia. Area berwarna merah tua adalah jumlah kasus positif >1000 dan warna merah dengan jumlah kasus 300–1000. Dengan demikian penyebaran wabah nampak terpusat di Pulau Jawa. Dari peta persebaran Covid-19 di Pulau Jawa, terlihat bahwa Provinsi DIY, Banten dan Jawa Tengah cukup 'berprestasi' dibandingkan provinsi2 lain yang ada di Pulau Jawa.

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

 

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

 

Lihat Grafik Persentase Pertambahan Kasus di atas. Apakah arti grafik tsb? Garis merah pada grafik menunjukkan pertambahan kasus di Indonesia yang melandai perlahan tetapi secara umum terjadi stagnansi mulai pertengahan Maret 2020 pada saat dimulainya Social Distancing dan akhir Maret pada saat dimulainya PSBB di DKI Jakarta. Jadi apakah kontribusi PSBB? ya, sedikit banyak mungkin saja PSBB punya kontribusi walaupun masih dapat diperdebatkan mengingat banyak faktor lain yang berpengaruh kuat seperti social distancing, pemakaian masker, faktor cuaca, dll

 

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

  1. Episentrum wabah terpusat di Pulau Jawa. Ini dapat diartikan: Penerapan PSBB tidak benar-benar berhasil memutus rantai penularan Covid-19 di Pulau Jawa.
  2. Jumlah kasus positif stagnant (garis merah pada grafik) sejak minggu ketiga Maret sampai awal Mei 2020. Oleh karena itu timbul asumsi bahwa PSBB tidak efektif (baca: tidak bermanfaat)
  3. Persebaran Covid-19 juga terjadi di pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa namun sangat minim.

Kalau sudah begini kita dapat berasumsi bahwa penerapan PSBB nampaknya tidak berefek pada jumlah kasus, terbukti sejak PSBB diterapkan akhir Maret, jumlah kasus tidak turun secara signifikan alias stagnan (garis merah pada grafik). Kalau tidak berefek positif maka bisa dikatakan bahwa PSBB mubazir dan hanya membuang-buang anggaran dan energi serta menelan cost yang sangat tinggi akibat tidak berjalannya roda perekonomian secara normal, tingginya tingkat PHK dan pengangguran, meningkatnya kasus kriminalitas, dan pastinya memiskinkan rakyat..

Logikanya, karena PSBB bertujuan untuk memutus rantai penularan Covid-19 maka apabila persebaran Covid-19 di Pulau Jawa sudah merata, untuk apa lagi kita menerapkan PSBB di Pulau Jawa? pasti tidak ada gunanya alias mubazir khan?

Jadi apakah PSBB masih mau diteruskan (baca: diperpanjang) bahkan akan diterapkan merata di seluruh provinsi di Indonesia?

Kalau saya yang ditanya, maka jawaban saya adalah No 1000%.

Mengapa? karena persebaran Covid-19 yang intens hanya terjadi di wilayah-wilayah PADAT penduduk. Dengan perkataan lain, wilayah-wilayah dengan penduduk kurang padat (asumsinya di luar Pulau Jawa) tidak memerlukan lagi PSBB.

Saya sangat meragukan manfaat dari PSBB. Kalau ditimbang-timbang, PSBB lebih banyak merugikan negara dan rakyat pada umumnya. Menurut saya, yang diperlukan Indonesia saat ini adalah mencegah terjadinya persebaran Covid-19 antar pulau. Maka yang diperlukan adalah LARANGAN PERPINDAHAN PENDUDUK ANTAR PULAU.

Terima kasih

 

Referensi:

  1. https://www.jogloabang.com/kesehatan/permenkes-9-2020-pedoman-psbb-rangka-percepatan-penanganan-covid-19
  2. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf
  3. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/22/18150051/psbb-jakarta-resmi-diperpanjang-28-hari-hingga-22-mei-2020