User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Data kesehatan sangat diperlukan sebagai bahan rujukan dalam melakukan perencanaan, evaluasi, menentukan kebijakan dan aksi, hingga menyelesaikan tugas sekolah. Namun seringkali ketika sedang dibutuhkan, data kesehatan yang updated (terkini) sulit diakses dari sumber resmi karena berbagai sebab. Oleh karena itu kami coba menyajikan beberapa jenis data proksi yang berasal dari sumber resmi yang sering dicari dan mungkin berguna. Data ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan data dari sumber resmi, tapi dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses datanya, untuk alasan kepraktisan dan membantu pemilihan/seleksi data kesehatan proksi. Data ini sudah dipublikasi oleh sumber resminya sendiri.

 

Data umum dan kependudukan:

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, Kementerian Dalam Negeri dalam Profil Kesehatan Indonesia 2013, Pusdatin Kemenkes)

 

·    Jumlah penduduk Indonesia: 237.641.326 jiwa (hasil Sensus Penduduk, 2010)

Jumlah penduduk laki-laki: 119.630.913 jiwa

Jumlah penduduk perempuan: 118.010.413 jiwa

 

·    Jumlah Penduduk Indonesia menurut Tahun (Sumber: BPS dalam Kemkes))

Estimasi (perkiraan) jumlah penduduk sasaran program pembangunan kesehatan sbb:

Tahun 2011: 241.182.182 jiwa

Tahun 2012: 244.775.797 jiwa

Tahun 2013: 248.422.956 jiwa

Tahun 2014: 252.124.458 jiwa.

 

·         Luas wilayah Indonesia: 1.910.931,32 km2

·         Kepadatan Penduduk: 124 jiwa/km2

·         Jumlah kabupaten/Kota: 511 kabupaten/kota (Kemdagri, 2014)

·         Jumlah kecamatan: 6.598 kecamatan

·         Jumlah desa/kelurahan: 76.613 desa/kelurahan

·         Usia/umur harapan hidup (UHH) rata-rata penduduk Indonesia: 69,65 tahun (BPS, 2012)

·         Angka melek huruf (laki-laki dan perempuan): 92,58% (BPS, 2009)

·         Angka melek huruf laki-laki: 95,65% (BPS, 2009)

·         Angka melek huruf perempuan: 89,68% (BPS, 2009)

 

Tabel 1. Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Indonesia, 2013

Sumber: Kementerian Dalam Negeri dalam Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013, Pusat Data dan Informasi, Kementeriuan Kesehatan RI.

 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2013

 

Tabel 3. Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Per Provinsi Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk, 2013

Sumber: Kementerian Dalam Negeri dalam Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013, Pusat Data dan Informasi, Kementeriuan Kesehatan RI.

 

Tabel 4. Estimasi jumlah ibu hamil, bersalin, nifas, jumlah bayi, batita, balita, anak balita dan pra sekolah, Tahun 2011 - 2014.

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kementeriuan Kesehatan RI

 

Mortality Rate, Target

Angka Kematian Ibu (AKI; MMR), Angka Kematian Bayi (AKB; IMR):

Angka real: Angka Kematian Ibu: 228/100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007), naik menjadi 359/100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012)

Target MDG ke-5: AKI (MMR) diharapkan turun menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

 

Angka Kematian Bayi usia 0-11 bulan (AKB atau IMR):

Angka real: Angka Kematian Bayi: 34/1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007), dan turun menjadi 32/1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007)

Target 2015: AKB turun menjadi 23/1.000 kelahiran hidup.

 

Angka Kematian Neonatal usia 0-28 hari (AKN atau NMR)

Angka real: Angka Kematian Neonatal: 19/1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007), dan tetap 19/1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012)

 

Angka Kematian Balita usia 0-59 bulan (AKBAL; Under5 MR)

Angka real: Angka Kematian Balita: 44/1.000 kelahiran hidup (Depkes, 2007)

Target MDG ke-4: AKBAL (Under 5 MR) turun menjadi 32/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

 

Cakupan upaya kesehatan (rata-rata nasional)  (sumber: Laporan Rutin Puskesmas, 2010)

  • Cakupan kunjungan Ibu Hamil (ANC) yang pertama (K1): 95,26%
  • Cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan (ANC) minimal 4 kali (K4): 85,56%
  • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (PN atau Linakes atau salinakes): 84,78%
  • Cakupan penanganan komplikasi kebidanan: 58,8%
  • Cakupan kunjungan neonatal yang pertama ke fasilitas kesehatan pada umur 6-48 jam setelah lahir (KN1): 84,01%
  • Cakupan pelayanan ibu nifas (kunjungan nifas ke-3 atau KF3): 73,48%.
  • Cakupan imunisasi Tetanus Toksoid dua kali (TT2+) pada ibu hamil: 70%
  • Cakupan Ibu hamil yang mendapatkan tablet Besi (Fe): 71,2%
  • Cakupan pemberian vitamin A pada ibu nifas: 72,46%
  • Cakupan pemberian vitamin A pada balita: 81,47%
  • Cakupan ASI Eksklusif: 61,3%
  • Cakupan imunisasi Campak: 93,61%
  • Cakupan imunisasi Tetanus Toxoid yang kedua (TT2) pada bumil: 70,02%
  • Cakupan pencapaian Universal Child Immunization (UCI): 75,31%
  • Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (usia 12-59 bulan, yang meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali/tahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun dan pemberian vitamin A 2 kali /tahun): 78,11%
  • Cakupan penimbangan balita di Posyandu (D/S): 67,87%
  • Rata-rata cakupan peserta KB aktif: 75,36%
  • Bed Occupancy Ratio (BOR): 51,43%

 

Data Sumber Daya Kesehatan (Kemkes, 2013):

Data Fasilitas Kesehatan (kondisi pertengahan tahun 2013):

  • Jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia: 9.599 Puskesmas
  • Jumlah Puskesmas perawatan: 3.310 Puskesmas
  • Jumlah Puskesmas non perawatan: 6.289 Puskesmas
  • Rasio Puskesmas/100.000 penduduk: 3,86 Puskesmas/100.000 penduduk
  • Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu): 310.737 Posyandu
  • Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes): 54.143 Poskesdes
  • Jumlah Apotek: 17.613 Apotek
  • Jumlah Rumah Sakit: 2.995 RS
  • Jumlah RS publik (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta swasta non profit): 2.385 RS.
  • Jumlah RS privat (swasta dan BUMN): 611 RS
  • Jumlah RS Umum: 2.422 RS
  • Jumlah RS Khusus: 574 RS
  • Jumlah RS kelas A: 56 RS
  • Jumlah RS kelas B: 290 RS
  • Jumlah RS kelas C: 722 RS
  • Jumlah RS kelas D: 505 RS
  • Jumlah RS non kelas: 591 RS
  • Jumlah tempat tidur di Rumah Sakit: 266.792 tempat tidur
  • Rasio tempat tidur di Rumah Sakit/100.000 penduduk: 107,39 tempat tidur/100.000 penduduk

 

Data Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, kondisi Agustus 2013:

  • Jumlah bidan: 136.489 bidan
  • Jumlah perawat (perawat kesehatan + perawat gigi): 294.266 perawat
  • Jumlah dokter umum: 42.189 dokter
  • Jumlah dokter gigi: 13.022 drg.
  • Jumlah dokter spesialis: 38.210 dokter Sp.
  • Jumlah tenaga farmasi + asisten Farmasi: 46.437 orang
  • Jumlah sarjana kesehatan masyarakat: 45.490 (kondisi tahun 2011)
  • Jumlah sarjana kesehatan lingkungan: 16.164 (kondisi tahun 2011)
  • Jumlah tenaga Gizi: 15.716 (kondisi tahun 2011)
  • Jumlah tenaga Terapi Fisik: 3.292 (kondisi tahun 2011)
  • Jumlah tenaga Teknisi Medis: 8.804 (kondisi tahun 2011)
  • Jumlah Analis Kesehatan: 11.795 (kondisi tahun 2011)

 

Ringkasan Data Bersumber dari Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010:

  • Prevalensi balita gizi kurang: 13,0%, balita gizi buruk: 4,9%. Prevalensi balita gizi kurang tertinggi di Provinsi NTB (30,5%) dan terendah di Provinsi Sulut (10,6%).
  • Prevalensi balita gizi kurang: 13,0%, balita gizi buruk: 4,9%. Prevalensi balita gizi kurang tertinggi di Provinsi NTB (30,5%) dan terendah di Provinsi Sulut (10,6%)
  • Prevalensi balita pendek (stunting): 35,6%, terendah di DI Yogyakarta (22,5%), tertinggi di NTT (58,4%).
  • Prevalensi balita kurus (wasting): 13,3%, tertinggi di Provinsi Jambi (20%), terendah di Bangka Belitung (7,6%).
  • Penduduk mengonsumsi makanan dibawah kebutuhan minimal (kurang dari 70% dari Angka Kecukupan Gizi/AKG) yang dianjurkan sebesar: 40,6% Berdasarkan kelompok umur: Balita 24,4%, anak usia sekolah 41,2%, remaja 54,5%, dewasa 40.2%, ibu hamil 44,2%, tertinggi Provinsi NTB (46,6%), terendah Provinsi Bengkulu (23,7%)
  • Proporsi anak 12-23 bulan yang memeroleh imunisasi campak: 74,5%, tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta (96,4%) dan terendah Papua (47,4%)
  • Pemeriksaan kehamilan pada tenaga kesehatan: 84%. Tidak melakukan pemeriksaan kehamilan: 2,8%, memeriksakan kehamilan ke dukun: 3,2%. Akses pelayanan antenatal (K1) adalah 92,8%, ibu hamil memeriksakan kehamilan minimal 4 kali (K4): 61,3%
  • Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih: 80,2%, terbaik di Provinsi DI Yogyakarta (98,7%), Kepulauan Riau (97,1%), DKI Jakarta (96,5%), dan Bali (92,8%), terendah Maluku Utara (33,6%)
  • Penggunaan Alat/Cara KB pada Perempuan berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun: sekarang menggunakan: 56.0%, pernah tetapi sekarang tidak menggunakan lagi: 25.6%, tidak pernah sama sekali:18.4%
  • Penggunaan alat/cara KB pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun: 53,9 %, perempuan pernah kawin usia reproduktif yang tidak menggunakan alat/cara KB untuk mencegah/menunda kehamilan: 19%, dan yang pernah ber-KB tetapi sekarang tidak menggunakan sebesar: 27,1%, terendah di Papua Barat (31,9%) dan tertinggi di Bali (64,3%)
  • Penggunaan alat/cara KB dengan suntikan: 31,1%. Pelayanan KB dilakukan oleh bidan praktek (52,5%), di Puskesmas: 12%, dan di Polindes/Poskesdes: 4,1%
  • Penduduk yang tidak menggunakan alat/cara KB, walau sebenarnya mereka membutuhkan akan tetapi tidak terpenuhi (unmet need): 14,0%, tertinggi di Papua Barat (32,9%) dan terendah di Bali (8,7%)
  • Usia menikah di bawah 20 tahun: 46,4%
  • Prevalensi penduduk umur 15-24 tahun yang pernah mendengar tentang HIV/AIDS: 75,0%
  • Prevalensi penduduk umur 15-24 tahun dengan pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS: 18,5%
  • Angka malariaAnnual Parasite Incidence (API) rata-rata Nasional: 2,4% atau 24 permil, terendah Provinsi Bali (0,3%) dan tertinggi Papua (31,4%). API Jawa-Bali: 8 permil. Ada 20 provinsi di luar Jawa-Bali yang memiliki API di atas rata-rata nasional
  • Prevalensi TB yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan: 0.7 %, tertinggi di Provinsi Papua (1,5%) dan terendah di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, dan Bali (0,3%)
  • Proporsi pemanfaatan OAT DOTS” 83,2%
  • Proporsi rumahtangga yang menggunakan air perpipaan terlindung: 16,14%, tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara (44,79%) dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (0,85%)
  • Sarana air non perpipaan terlindung secara nasional adalah 56,69 %, tertinggi di Provinsi Gorontalo (66,5%) dan terendah di Provinsi Kalimantan Timur (29,75%). Bila sarana perpipaan terlindung dan non perpipaan terlindung dijumlahkan, maka secara nasional terdapat 72,83 % dengan akses terhadap sumber air terlindung, tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 84,91 % dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau (45,74%)
  • Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum terlindung dan berkelanjutan (layak) adalah 45,27%. Akses penduduk atau rumahtangga terhadap fasilitas sanitasi layak sebesar 55,53%, paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (82,83%) dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (25,35%)

 

Ringkasan Hasil Riskesdas 2013 (dikutip dari Riset Kesehatan Dasar 2013)
Akses Pelayanan Kesehatan: 
  • Data akses pelayanan kesehatan berupa tingkat pengetahuan rumah tangga (RT) terhadap jenis pelayanan kesehatan terdekat yang berada di sekitar tempat tinggalnya, dan data tentang keterjangkauan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang dilihat dari jenis moda transportasi, waktu tempuh, dan biaya menuju fasilitas kesehatan tersebut. 
  • Jenis pelayanan kesehatan yang ditanyakan ada 8 jenis yaitu keberadaan: (1) RS pemerintah; (2) RS swasta; (3) puskesmas atau pustu; (4) praktek dokter atau klinik; (5) praktek bidan atau rumah bersalin; (6) posyandu; (7) poskesdes atau poskestren; dan (8) polindes. 
  • Secara nasional proporsi RT mengetahui keberadaan RS pemerintah sebanyak 69,6 %, sedangkan RS swasta 53,9 %. RT yang mengetahui keberadaan RS pemerintah tertinggi Bali (88,6%) sedangkan terendah Nusa Tenggara Timur (39,6%). 
  • Pengetahuan RT tentang keberadaan RS swasta tertinggi DI Yogyakarta (82,4%) dan terendah Sulawesi Barat (15,1%). Pengetahuan RT tentang keberadaan praktek bidan atau rumah bersalin secara nasional adalah 66,3%, tertinggi di Bali (85,2%) dan terendah di Papua (9,9%). Pengetahuan tentang keberadaan posyandu sebanyak 65,2%, tertinggi di Jawa Barat (78,2%) dan terendah di Bengkulu (26,0%). 
  • Proporsi RT yang menggunakan berbagai moda transportasi sepeda motor menuju RS pemerintah di perkotaan 53,6 % dan perdesaan 46,5 %. Untuk penggunaan kendaraan umum di perkotaan 28,0 % dan perdesaan 35,5 %. Sedangkan yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi di perkotaan 8,5 % sedangkan di perdesaan 11,4 %. 
  • Waktu tempuh RT menuju fasilitas kesehatan ke RS pemerintah lebih dari 60 menit sebanyak 18,5%, sedangkan ke RS swasta sebanyak 12,4%. Berbeda dengan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan ke puskesmas atau pustu, praktek dokter atau klinik, praktek bidan atau rumah bersalin, poskesdes atau poskestren, polindes dan posyandu hanya membutuhkan waktu 15 menit atau kurang. 
  • Biaya transportasi paling banyak sejumlah Rp.10.000,- atau kurang untuk menuju RS pemerintah (63,6%), RS swasta (71,6%), puskesmas atau pustu (91,3%), dokter praktek atau klinik ( 90,5%) dan praktek bidan atau rumah bersalin (95,2%). Demikian juga biaya transportasi ke poskesdes atau poskestren (97,4%), polindes (97,8%) dan posyandu (97,8%). 
 
Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional: 
  • Bahasan farmasi dan pelayanan kesehatan tradisional (yankestrad) bertujuan mengetahui proporsi RT yang menyimpan obat untuk pengobatan sendiri (swamedikasi), proporsi RT yang memiliki pengetahuan benar tentang obat generik (OG) dan sumber informasi tentang OG, serta jenis dan alasan memanfaatkan Yankestrad dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
  • Sejumlah 103.860 atau 35,2% dari 294.959 RT di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi, dengan proporsi tertinggi RT di DKI Jakarta (56,4%) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (17,2%). Rerata sediaan obat yang disimpan hampir 3 macam. Dari 35,2% RT yang menyimpan obat, proporsi RT yang menyimpan obat keras 35,7 % dan antibiotika 27,8%. Adanya obat keras dan antibiotika untuk swamedikasi menunjukkan penggunaan obat yang tidak rasional. Terdapat 81,9% RT menyimpan obat keras dan 86,1% RT menyimpan antibiotika yang diperoleh tanpa resep. Jika status obat dikelompokkan menurut obat yang ‘sedang digunakan’, obat ‘untuk persediaan’ jika sakit, dan ‘obat sisa’ maka 32,1% RT menyimpan obat yang sedang digunakan, 47,0% RT menyimpan obat sisa dan 42,2% RT yang menyimpan obat untuk persediaan. Obat sisa dalam hal ini adalah obat sisa resep dokter atau obat sisa dari penggunaan sebelumnya yang tidak dihabiskan. Seharusnya obat sisa resep secara umum tidak boleh disimpan karena dapat menyebabkan penggunaan salah (misused) atau disalah gunakan atau rusak/kadaluarsa. 
  • RT yang pernah mendengar atau mengetahui mengenai OG secara nasional sebanyak 31,9%. 82% RT mempunyai persepsi OG sebagai obat murah, 71,9 % obat program pemerintah, 42,9% OG berkhasiat sama dengan obat bermerek dan 21,0% OG adalah obat tanpa merek dagang. 
  • Sumber informasi tentang OG di perkotaan maupun perdesaaan paling banyak diperoleh dari tenaga kesehatan (63,1%). Oleh karena itu masih sangat perlu promosi mengenai obat generik secara strategik terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional. 
  • Pelayanan Kesehatan Tradisional (yankestrad) terdiri dari 4 jenis, yaitu yankestrad ramuan, keterampilan dengan alat, keterampilan tanpa alat, dan keterampilan dengan pikiran. Sejumlah 89.753 dari 294.962 (30,4%) RT di Indonesia memanfaatkan yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan proporsi RT yang memanfaatkan yankestrad tertinggi di Kalimantan Selatan (63,1%) dan terendah di Papua Barat (5,9%). Jenis yankestrad yang dimanfaatkan oleh RT terbanyak adalah keterampilan tanpa alat (77,8%) dan ramuan (49,0%). Alasan utama RT memanfaatkan yankestrad terbanyak secara umum adalah untuk menjaga kesehatan/kebugaran, kecuali yankestrad keterampilan dengan pikiran alasan pemanfaatannya berdasarkan tradisi/kepercayaan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan yankestrad masih cukup banyak. 
 
Kesehatan Lingkungan 
Air minum:
  • Proporsi RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum improved di Indonesia sebesar 66,8% (perkotaan 64,3%; perdesaan 69,4%). Lima provinsi dengan proporsi tertinggi untuk RT yang memiliki akses terhadap air minum improved adalah Bali (82,0%), DI Yogyakarta (81,7%), Jawa Timur (77,9%), Jawa Tengah (77,8%), dan Maluku Utara (75,3%); sedangkan lima provinsi terendah adalah Kepulauan Riau (24,0%), Kalimantan Timur (35,2%), Bangka Belitung (44,3), Riau (45,5%), dan Papua (45,7%).
  • Berdasarkan gender, ART yang biasa mengambil air di Indonesia pada umumnya adalah laki-laki dewasa dan perempuan dewasa (masing-masing 59,5% dan 38,4%). Masih terdapat anak laki-laki (1,0%) dan anak perempuan (1,1%) berumur di bawah 12 tahun yang biasa mengambil air untuk kebutuhan minum RT.
  • Secara kualitas fisik, masih terdapat RT dengan kualitas air minum keruh (3,3%), berwarna (1,6%), berasa (2,6%), berbusa (0,5%), dan berbau (1,4%). Berdasarkan provinsi, proporsi RT tertinggi dengan air minum keruh adalah di Papua (15,7%), berwarna juga di Papua (6,6%), berasa adalah di Kalimantan Selatan (9,1%), berbusa dan berbau adalah di Aceh (1,2%, dan 3,8%).
  • Proporsi RT yang mengolah air sebelum diminum di Indonesia adalah sebesar 70,1 %. Dari 70,1 % RT yang melakukan pengolahan air sebelum diminum, 96,5 %nya melakukan pengolahan dengan cara dimasak. Cara pengolahan lainnya adalah dengan dijemur di bawah sinar mata hari/solar disinfection (2,3%), menambahkan larutan tawas (0,2%), disaring dan ditambah larutan tawas (0,2%) dan disaring saja (0,8%).
 
Sanitasi:
  • Proporsi RT di Indonesia menggunakan fasilitas BAB milik sendiri adalah 76,2%, milik bersama sebanyak 6,7%, dan fasilitas umum adalah 4,2%. Masih terdapat RT yang tidak memiliki fasiltas BAB/BAB sembarangan, yaitu sebesar 12,9%. Lima provinsi tertinggi RT yang tidak memiliki fasilitas BAB/BAB sembarangan adalah Sulawesi Barat (34,4%), NTB (29,3%), Sulawesi Tengah (28,2%), Papua (27,9%), dan Gorontalo (24,1%). Proporsi RT yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved (kriteria JMP WHO-UNICEF) di Indonesia adalah sebesar 58,9%. Lima provinsi tertinggi proporsi RT yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved adalah DKI Jakarta (78,2%), Kepulauan Riau (74,8%), Kalimantan Timur (74,1%), Bangka Belitung (73,9%), dan Bali (75,5%). 
  • Untuk penampungan air limbah RT di Indonesia umumnya dibuang langsung ke got (46,7%). Hanya 15,5% yang menggunakan penampungan tertutup di pekarangan dengan dilengkapi SPAL, dan 13,2% menggunakan penampungan terbuka di pekarangan, dan 7,4% ditampung di luar pekarangan. Sedangkan dalam hal pengelolaan sampah RT umumnya dilakukan dengan cara dibakar (50,1%) dan hanya 24.9% yang diangkut oleh petugas. Cara lainnya dengan cara ditimbun dalam tanah, dibuat kompos, dibuang ke kali/parit/laut dan dibuang sembarangan. Lima provinsi dengan proporsi RT yang mengelola sampah dengan cara dibakar tertinggi adalah Gorontalo (79,5%), Aceh (70,6%), Lampung (69,9%), Riau (66,4%), dan Kalimantan Barat (64,3%). 
 
Perumahan:
  • Berdasarkan status penguasaan bangunan, sebagian besar RT di Indonesia menempati rumah milik sendiri (81,4%), sisanya kontrak, sewa, menempati milik orang lain, milik orang tua/sanak/ saudara atau menempati rumah dinas. Menurut kepadatan hunian, terdapat 13,4% rumah dengan kepadatan hunian lebih dari atau sama dengan 8 m2 per orang (padat). 
  • Untuk kondisi ruangan dalam rumah, sebagian besar ruangan-ruangan terpisah dari ruang lainnya. Begitu pula dalam hal kebersihan, sekitar tiga perempat RT kondisi ruang tidur, ruang keluarga maupun dapurnya bersih dengan pencahayaan cukup. Kurang dari 50 % RT yang ventilasinya cukup dan dilengkapi dengan jendela yang dibuka setiap hari. 
  • Dalam penggunaan bahan bakar untuk keperluan RT, yang menggunakan bahan bakar aman (listrik, gas/elpiji) sebesar 64,1%, di perkotaan lebih tinggi (90,0%) dibandingkan di perdesaan (51,7%). 
  • Untuk pencegahan gigitan nyamuk dalam rumah, sebagian besar RT menggunakan obat anti nyamuk bakar (48,4%), diikuti oleh penggunaan kelambu (25,9%), repelen (16,9%), insektisida (12,2%), dan kasa nyamuk (8,0%). Sekitar 20 % RT di Indonesia menyimpan/menggunakan pestisida/insektisida/pupuk kimia dalam rumah. 
 
Penyakit Menular:
Penyakit menular yang dikumpulkan dalam Riskesdas 2013 berdasarkan media/cara penularan yaitu: 1) melalui udara (Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA, pneumonia, dan TB paru); (2) melalui makanan, air dan lainnya (hepatitis, diare); (3) melalui vektor (malaria). 
 
Penyakit yang ditularkan melalui udara:
  • Period prevalence Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keluhan penduduk adalah 25,0 %. Lima provinsi dengan ISPA tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Pada Riskesdas 2007, Nusa Tenggara Timur juga merupakan provinsi tertinggi dengan ISPA. 
  • Insiden dan prevalensi Indonesia tahun 2013 adalah 1,8% dan 4,5%. Lima provinsi yang mempunyai insiden dan prevalensi pneumonia tertinggi untuk semua umur adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. 
  • Prevalensi penduduk Indonesia yang didiagnosis TB oleh tenaga kesehatan tahun 2007 dan 2013 tidak berbeda (0,4%). Lima provinsi dengan TB tertinggi adalah Jawa Barat, Papua, DKI Jakarta, Gorontalo, Banten, dan Papua Barat. Penduduk yang didiagnosis TB oleh tenaga kesehatan, 44,4 % diobati dengan obat program. 
 
Penyakit yang ditularkan melalui makanan, air dan lainnya:
  • Prevalensi hepatitis tahun 2013 (1,2%) dua kali lebih tinggi dibanding tahun 2007. Lima provinsi dengan prevalensi tertinggi hepatitis adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Pada Riskesdas 2007 Nusa Tenggara Timur juga merupakan provinsi tertinggi dengan hepatitis 
  • Insiden dan period prevalence diare untuk seluruh kelompok umur di Indonesia adalah 3,5% dan 7,0%. Lima provinsi dengan insiden maupun period prevalen diare tertinggi adalah Papua, Sulawesi Selatan, Aceh, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Insiden diare pada kelompok usia balita di Indonesia adalah 10,2%. Lima provinsi dengan insiden diare tertinggi adalah Aceh, Papua, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Banten. 
 
Penyakit yang ditularkan vektor:
  • Insiden Malaria penduduk Indonesia tahun 2007 adalah 2,9% dan tahun 2013 adalah 1,9%. Prevalensi malaria tahun 2013 adalah 6,0%. Lima provinsi dengan insiden dan prevalensi tertinggi adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku.  Angka kesakitan malaria penduduk >1 tahun dengan pemeriksaan RDT adalah 1,3% dengan infeksi P. falciparum yang dominan dibandingkan spesies lainnya. 
 
Penyakit Tidak Menular:
  • Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Data PTM dalam Riskesdas 2013 meliputi : (1) asma; (2) penyakit paru obstruksi kronis (PPOK); (3) kanker; (4) DM; (5) hipertiroid; (6) hipertensi; (7) jantung koroner; (8) gagal jantung; (9) stroke; (10) gagal ginjal kronis; (11) batu ginjal; (12) penyakit sendi/rematik. 
  • Prevalensi asma, PPOK, dan kanker berdasarkan wawancara di Indonesia masing-masing 4,5 %, 3,7 %, dan 1,4 per mil. Prevalensi asma dan kanker lebih tinggi pada perempuan, prevalensi PPOK lebih tinggi pada laki-laki. 
  • Prevalensi DM dan hipertiroid di Indonesia berdasarkan jawaban pernah didiagnosis dokter sebesar 1,5% dan 0,4%. DM berdasarkan diagnosis atau gejala sebesar 2,1%. 
  • Prevalensi hipertensi pada umur ≥18 tahun di Indonesia yang didapat melalui jawaban pernah didiagnosis tenaga kesehatan sebesar 9,4%, sedangkan yang pernah didiagnosis tenaga kesehatan atau sedang minum obat hipertensi sendiri sebesar 9,5 %. Jadi, terdapat 0,1 % penduduk yang minum obat sendiri, meskipun tidak pernah didiagnosis hipertensi oleh nakes. Prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8 %. Jadi cakupan nakes hanya 36,8 %, sebagian besar (63,2%) kasus hipertensi di masyarakat tidak terdiagnosis. 
  • Prevalensi DM, hipertiroid, dan hipertensi pada perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki.
  • Prevalensi jantung koroner berdasarkan pernah didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,5 %, dan berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 1,5 %. Prevalensi gagal jantung berdasarkan pernah didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,13 %, dan berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 0,3 %. 
  • Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7,0 per mil dan yang berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. Jadi, sebanyak 57,9 % penyakit stroke telah terdiagnosis oleh nakes. Prevalensi penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan stroke terlihat meningkat seiring peningkatan umur responden. Prevalensi stroke sama banyak pada laki-laki dan perempuan. 
  • Prevalensi gagal ginjal kronis berdasarkan pernah didiagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2 % dan penyakit batu ginjal sebesar 0,6 %. Prevalensi penyakit sendi berdasarkan pernah didiagnosis nakes di Indonesia 11,9 % dan berdasarkan diagnosis atau gejala 24,7 %. 
 
Cedera:
  • Prevalensi cedera secara nasional adalah 8,2%, dengan prevalensi tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan (12,8%) dan terendah di Jambi (4,5%). Perbandingan hasil Riskesdas 2007 dengan Riskesdas 2013 menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi cedera dari 7,5% menjadi 8,2%. 
  • Penyebab cedera terbanyak, yaitu jatuh (40,9%) dan kecelakaan sepeda motor (40,6%). Proporsi jatuh tertinggi di Nusa Tenggara Timur (55,5%) dan terendah di Bengkulu (26,6%). Dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007, Riskesdas 2013 menunjukkan kecenderungan penurunan proporsi jatuh dari 58 % menjadi 40,9 %. Berdasarkan karakteristik, proporsi jatuh terbanyak pada penduduk umur <1 tahun, perempuan, tidak sekolah, tidak bekerja, di perdesaan, dan pada kuintil terbawah.
  • Penyebab cedera transportasi sepeda motor tertinggi ditemukan di Bengkulu (56,4%) dan terendah di Papua (19,4%). Proporsi terbanyak terjadi pada umur 15-24 tahun, laki-laki, tamat SMA, status pegawai, dan kuintil teratas. Dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007, Riskesdas 2013 menunjukkan kecenderungan peningkatan proporsi cedera transportasi darat (sepeda motor dan darat lain) dari 25,9% menjadi 47,7%.
  • Tiga urutan terbanyak jenis cedera yang dialami penduduk adalah luka lecet/memar (70,9%), terkilir (27,5%) dan luka robek (23,2%). Adapun urutan proporsi terbanyak untuk tempat terjadinya cedera, yaitu di jalan raya (42,8%), rumah (36,5%), area pertanian (6,9%) dan sekolah (5,4%).
 
Gigi dan Mulut: 
  • Prevalensi nasional masalah gigi dan mulut adalah 25,9%, sebanyak 14 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut diatas angka nasional. Secara keseluruhan kemampuan untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi sebesar 8,1% (EMD). Ditemukan EMD meningkat pada kelompok umur yang lebih tinggi umur 45-54 tahun meningkat (EMD:10,6 dibanding EMD umur 12 tahun: 7,0), EMD di perkotaan (8,6) lebih besar dari EMD perdesaan (7,5), dan EMD meningkat pada status ekonomi lebih tinggi (EMD teratas: 9,0). Prevalensi nasional menyikat gigi setiap hari adalah 94,2% sebanyak 15 provinsi berada dibawah prevalensi nasional.
  • Untuk perilaku benar dalam menyikat gigi berkaitan dengan faktor gender, ekonomi, dan daerah tempat tinggal. Ditemukan sebagian besar penduduk Indonesia menyikat gigi pada saat mandi pagi maupun mandi sore, (76,6%). Menyikat gigi dengan benar adalah setelah makan pagi dan sebelum tidur malam, untuk Indonesia ditemukan hanya 2,3 %.
  • Indeks DMF-T menggambarkan tingkat keparahan kerusakan gigi.Indeks DMF-T merupakan penjumlahan dari indeks D-T, M-T, dan F-T. Indeks DMF-T ini meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Prevalensi nasional Indeks DMF-T adalah 4,6. Sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi diatas prevalensi nasional. Indeks DMF-T lebih tinggi pada perempuan (5,0) dibanding laki-laki (4,1). Namun untuk kuintil indeks kepemilikan, semakin tinggi kuintil, semakin rendah nilai DMF-T, hal ini terlihat pada kuintil indeks kepemilikan terbawah nilai DMF-T nya 5,1, sedangkan untuk yang teratas nilai DMF-T nya lebih rendah (3,9%). 
 
Disabilitas:
  • Riskesdas 2013 menunjukkan 83 % penduduk Indonesia disability free. Interpretasi lain adalah penduduk Indonesia cenderung tidak menganggap kesulitan sangat ringan yang dialami dalam melakukan aktivitas rutin, sebagai hal yang menyulitkan. Menggunakan komponen pembanding Riskesdas 2007, prevalensi disabilitas 11 %. Status disabilitas berbanding lurus dengan umur, namun berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan. Kelompok nelayan dan non pekerja merupakan kelompok dengan disabilitas tertinggi. Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan prevalensi disabilitas tertinggi, DIY terendah. 
 
Kesehatan Jiwa:
  • Prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 1,7 per mil. Gangguan jiwa berat terbanyak di DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa Tengah. Proporsi RT yang pernah memasung ART gangguan jiwa berat 14,3 % dan terbanyak pada penduduk yang tinggal di perdesaan (18,2%), serta pada kelompok penduduk dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah (19,5%). Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia 6,0 %. Provinsi dengan prevalensi ganguan mental emosional tertinggi adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. 
 
Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku:
  • Pengetahuan, sikap dan perilaku dikumpulkan pada penduduk kelompok umur 10 tahun atau lebih. Jumlah responden adalah 835.258 orang. Berdasarkan analisis kecenderungan secara rerata nasional, terdapat peningkatan proporsi penduduk berperilaku cuci tangan secara benar pada tahun 2013 (47,0%) dibandingkan tahun 2007 (23,2%). Demikian pula dengan perilaku BAB benar terjadi peningkatan dari 71,1 % menjadi 82,6%. Peningkatan tertinggi proporsi penduduk berperilaku cuci tangan benar terjadi di Bangka Belitung dengan besar kenaikan 35,0 % (20,6% pada tahun 2007 menjadi 55,6% pada 2013). Peningkatan terbesar proporsi penduduk berperilaku BAB benar terjadi di Sumatera Barat sebesar 14,8%. 
  • Rerata batang rokok yang dihisap perhari penduduk umur ≥10 tahun di Indonesia adalah 12,3 batang (setara satu bungkus). Jumlah rerata batang rokok terbanyak yang dihisap ditemukan di Bangka Belitung (18 batang). Proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 33,4 %, pada laki-laki lebih banyak di bandingkan perokok perempuan (47,5% banding 1,1%). 
  • Berdasarkan jenis pekerjaan, petani/nelayan/buruh adalah perokok aktif setiap hari yang mempunyai proporsi terbesar (44,5%) dibandingkan kelompok pekerjaan lainnya. Proporsi perokok setiap hari tampak cenderung menurun pada kuintil indeks kepemilikan yang lebih tinggi.
  • Proporsi penduduk umur ≥15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau cenderung meningkat dalam Riskesdas (34,2%), Riskesdas 2010 (34,7%) dan Riskesdas 2013 (36,3%). Proporsi tertinggi pada tahun 2013 adalah Nusa Tenggara Timur (55,6%). Dibandingkan dengan penelitian Global Adults Tobacco Survey (GATS) pada penduduk kelompok umur ≥15 tahun, proporsi perokok laki-laki 67,0% dan pada Riskesdas 2013 sebesar 64,9%, sedangkan pada perempuan menurut GATS adalah 2,7% dan 2,1% menurut Riskesdas 2013. Proporsi mengunyah tembakau menurut GATS 2011 pada laki-laki 1,5% dan perempuan 2,7%, sementara Riskesdas 2013 menunjukkan proporsi laki-laki 3,9% dan 4,8% pada perempuan. 
  • Proporsi aktivitas fisik tergolong kurang aktif secara umum adalah 26,1%. Terdapat 22 provinsi dengan penduduk aktivitas fisik tergolong kurang aktif berada di atas rerata Indonesia. Proporsi penduduk Indonesia dengan perilaku sedentari ≥6 jam perhari 24,1%. Lima provinsi diatas rerata nasional adalah Riau (39,1%), Maluku Utara (34,5%), Jawa Timur (33,9%), Jawa Barat (33,0%), dan Gorontalo (31,5%). 
  • Proporsi rerata nasional perilaku konsumsi kurang sayur dan atau buah 93,5 %, tidak tampak perubahan dibandingkan tahun 2007. Perilaku konsumsi makanan berisiko pada penduduk umur ≥10 tahun paling banyak konsumsi bumbu penyedap (77,3%), diikuti makanan dan minuman manis (53,1%), dan makanan berlemak (40,7%).
  • Satu dari sepuluh penduduk mengonsumsi mi instan ≥1 kali per hari. Provinsi yang mengonsumsi mi instan ≥1 kali per hari diatas rerata nasional adalah Sulawesi Tenggara (18,4%), Sumatera Selatan (18,2%), Sulawesi Selatan (16,9%), Papua (15,9%), Kalimantan Tengah (15,6%), Maluku (14,8%) dan Kalimantan Barat (14,8%). 
  • Analisis PHBS meliputi 294.959 RT (220.895 RT tanpa balita dan 74.064 RT memiliki balita). Proporsi nasional RT dengan PHBS baik adalah 32,3%, dengan proporsi tertinggi DKI Jakarta (56,8%) dan proporsi terendah Papua (16,4%). Terdapat 20 provinsi yang masih memiliki RT dengan PHBS baik dibawah proporsi nasional. Proporsi nasional RT PHBS baik pada tahun 2007 adalah sebesar 38,7%.
 
Pembiayaan:
Kepemilikan Jaminan Kesehatan:
  • Secara nasional, sebanyak 50,5% penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Askes/ASABRI dimiliki oleh sekitar 6% penduduk, Jamsostek 4,4%, asuransi kesehatan swasta dan tunjangan kesehatan perusahaan masing-masing sebesar 1,7%. Kepemilikan jaminan didominasi oleh Jamkesmas (28,9%) dan Jamkesda (9,6%).
  • Provinsi Aceh adalah provinsi yang paling tinggi cakupan kepemilikan jaminan diantara provinsi lain, yaitu sekitar 96,6% penduduk atau hanya 3,4% yang tidak punya jaminan apapun. Sebaliknya DKI Jakarta menjadi provinsi dengan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan yang paling rendah dan 69,1% penduduknya tidak punya jaminan.
  • Menurut kuintil indeks kepemilikan, Jamkesmas dimiliki oleh kelompok penduduk terbawah, menengah bawah dan menengah, masing-masing sebesar 50,3%, 43,0% dan 32,1%. Akan tetapi Jamkesmas dimiliki juga pada penduduk menengah atas (18,8%) dan teratas (8,9%). 
 
Mengobati Sendiri:
  • Proporsi penduduk Indonesia yang mengobati sendiri dalam satu bulan terakhir dengan membeli obat ke toko obat atau ke warung tanpa resep dokter adalah 26,4% dengan rerata (median) mengeluarkan uang sebanyak Rp.5.000. Gorontalo merupakan provinsi tertinggi (38,1%) dengan pengeluaran sebesar Rp.2.000. Sebaliknya, Papua merupakan provinsi terendah (8,7%) dengan rerata pengeluaran terbesar untuk mengobati sendiri (Rp.20.000).
 
Rawat Jalan:
  • Sebanyak 10,4 % penduduk Indonesia dalam satu bulan terakhir melakukan rawat jalan dan biaya rerata yang dikeluarkan sebesar Rp.35.000. DI Yogyakarta merupakan provinsi tertinggi yang melakukan rawat jalan (16,3%) dengan biaya rerata sebesar Rp.35.000. Bengkulu merupakan provinsi terendah dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan (3,5%) dengan pengeluaran rerata sebesar Rp.35.000. Rerata pengeluaran terbesar rawat jalan Rp.100.000 di Papua.
  •  
  • Sumber biaya rawat jalan secara keseluruhan untuk Indonesia masih didominasi (67,9%) pembiayaan yang dibayar oleh pasien sendiri atau keluarga (out of pocket), kemudian berturut-turut disusul pembiayaan oleh Jamkesmas (14,2%) dan Jamkesda (5,8%), sedangkan yang terendah adalah pembiayaan oleh asuransi swasta (0,7%). Sumber biaya rawat jalan dari Askes/ASABRI sebesar 3,2%, Jamsostek 2,0%, tunjangan kesehatan perusahaan 1,8%, sumber lainnya 3,3% dan sebanyak 1,1% dibiayai lebih dari satu sumber. 
 
Rawat Inap:
  • Dalam satu tahun terakhir 2,3% penduduk Indonesia melakukan rawat inap dengan biaya rerata sebesar Rp.1.700.000. Penduduk DI Yogyakarta ternyata selain tertinggi dalam pemanfaatan rawat jalan juga tertinggi untuk pemanfaatan rawat inap yaitu sebesar 4,4% dengan biaya rerata dalam satu tahun terakhir sebesar Rp.2.000.000 disusul oleh Sulawesi Selatan (3,4%) dengan biaya rerata sebesar Rp.800.000. Penduduk Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan Barat merupakan tiga provinsi terendah untuk pemanfaatan rawat inap yaitu dengan besaran yang sama sebesar 0,9%. Besaran biaya diantara tiga provinsi tersebut berbeda-beda, Bengkulu sebesar Rp.1.000.000, Lampung Rp.2.000.000 dan Kalimantan Barat sebesar Rp.1.450.000. Pengeluaran untuk rawat inap terbesar adalah di DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp.5.000.000.
  • Sumber biaya yang dipakai untuk rawat inap pada semua fasilitas kesehatan di Indonesia masih didominasi oleh biaya sendiri (out of pocket), yaitu sekitar 53,5%. Selanjutnya berturut-turut adalah Jamkesmas 15,6%, Jamkesda 6,4%, Askes/ASABRI 5,4%, sebanyak 4,9% penduduk indonesia yang rawat inap menggunakan lebih dari satu sumber biaya dan 4,8% dari sumber lainnya. Sementara itu sumber biaya untuk rawat inap dari Jamsostek digunakan oleh 3,5% RT, 1,8% dari asuransi kesehatan swasta dan 4,0% dari tunjangan kesehatan perusahaan.
 
Kesehatan Reproduksi:
  • Angka kehamilan penduduk perempuan 10-54 tahun adalah 2,68%, terdapat kehamilan pada umur kurang 15 tahun, meskipun sangat kecil (0,02%) dan kehamilan pada umur remaja (15-19 tahun) sebesar 1,97%. Apabila tidak dilakukan pengaturan kehamilan melalui program keluarga berencana (KB) akan mempengaruhi tingkat fertilitas di Indonesia.
  • Pelaksanaan program keluarga berencana dinyatakan dengan pemakaian alat/cara KB saat ini. Pemakaian alat KB modern yang dinyatakan dengan CPR modern di antara WUS (wanita usia kawin 15-49 tahun) merupakan salah satu dari indikator universal akses kesehatan reproduksi. 
  • Pemakaian cara/alat KB di Indonesia sebesar 59,7% dan CPR modern sebesar 59,3%. Diantara penggunaan KB modern tersebut, sebagian besar menggunakan cara KB suntikan (34,3%), dan merupakan penyumbang terbesar pada kelompok non MKJP dan,jenis hormonal. Pelayanan KB di Indonesia sebagian besar diberikan oleh bidan (76,6%) di fasilitas pelayanan swasta yaitu tempat praktek bidan (54,6%).
  • Setiap ibu hamil menghadapi risiko terjadinya kematian, sehingga salah satu upaya menurunkan tingkat kematian ibu adalah meningkatkan status kesehatan ibu hamil sampai bersalin melalui pelayanan ibu hamil sampai masa nifas. Pada Riskesdas 2013, indikator cakupan pelayanan ibu hamil sampai masa nifas diperoleh dari informasi riwayat kehamilan berdasarkan kelahiran yang terjadi pada periode 1 Januari 2010 sampai saat wawancara. 
  • Pemeriksaan kehamilan sangat penting dilakukan oleh semua ibu hamil untuk mengetahui pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Hampir seluruh ibu hamil di Indonesia (95,4%) sudah melakukan pemeriksaan kehamilan (K1) dan frekuensi kehamilan minimal 4 kali selama masa kehamilannya adalah 83,5 %. Adapun untuk cakupan pemeriksaan kehamilan pertama pada trimester pertama adalah 81,6 % dan frekuensi ANC 1-1-2 atau K4 (minimal 1 kali pada trimester pertama, minimal 1 kali pada trimester kedua dan minimal 2 kali pada trimester3) sebesar 70,4 %. Tenaga yang paling banyak memberikan pelayanan ANC adalah bidan (88%) dan tempat pelayanan ANC paling banyak diberikan di praktek bidan (52,5%).
  • Proses persalinan dihadapkan pada kondisi kritis terhadap masalah kegawatdaruratan persalinan, sehingga sangat diharapkan persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Hasil Riskesdas 2013, persalinan di fasilitas kesehatan adalah 70,4% dan masih terdapat 29,6% di rumah/lainnya. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (dokter spesialis, dokter umum dan bidan) mencapai 87,1%, namun masih bervariasi antar provinsi. 
  • Pelayanan kesehatan masa nifas dimulai dari 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Terdapat 81,9% ibu bersalin yang mendapat pelayanan nifas pertama pada periode 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan (KF1), periode 7 sampai 28 hari setelah melahirkan (KF2) sebesar 51,8% dan periode 29 sampai 42 hari setelah melahirkan (KF3) sebesar 43,4%. Akan tetapi angka nasional untuk KF lengkap yang dicapai baru sebesar 32,1%. Ibu bersalin yang mendapat pelayanan KB pasca bersalin mencapai 59,6%.
 
Kesehatan Anak:
  • Untuk kesehatan anak, cakupan imunisasi dasar lengkap semakin meningkat jika dibandingkan tahun 2007, 2010 dan 2013 yaitu menjadi 58,9 % di tahun 2013. persentasetertinggi di DI Yogyakarta (83,1%) dan terendah di Papua (29,2%). Cakupan pemberian vitamin A meningkat dari 71,5 % (2007) menjadi 75,5 % (2013). persentasetertinggi terdapat di Nusa Tenggara Barat (89,2%) dan yang terendah di Sumatera Utara (52,3%).
  • Kunjungan neonatus pada 6-48 jam pertama (KN1) telah dilakukan pada 71,3 % bayi yang dilahirkan hampir tidak ada perbedaan dengan hasil Riskesdas 2010 (71,4%). Walaupun KN1 meningkat dibanding 2010 (31,8%), tetapi kunjungan neonatus lengkap sampai dengan 28 hari hanya dilakukan oleh 39,3% bayi lahir.
  • Informasi tentang berat badan lahir dan panjang badan lahir anak balita didasarkan kepada dokumen/catatan yang dimiliki oleh anggota RT (buku KIA, KMS, atau buku catatan kesehatan anak lainnya). Sebanyak 52,6% balita dengan catatan berat badan lahir dan 45% balita dengan catatan panjang badan lahir. Masih terdapat 10,2% bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu kurang dari 2.500 gram. Persentase ini menurun dari Riskesdas 2010 (11,1%). Persentase bayi dengan panjang badan lahir pendek (<48 cm) cukup tinggi, yaitu sebesar 20,2%. Jika dikombinasikan antara BBLR dan panjang badan lahir pendek, maka terdapat 4,3% balita yang BBLR dan juga memiliki panjang badan lahir pendek dan prevalensi tertinggi di Papua (7,6%), sedangkan yang terendah di Maluku (0,8%). 
  • Pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan setiap bulan menunjukkan bahwa persentasebalita umur 6-59 bulan yang tidak pernah ditimbang dalam enam bulan terakhir cenderung meningkat dari 25,5% (2007), 23,8% (2010) menjadi 34,3% (2013).
  • Persentase pemberian ASI saja dalam 24 jam terakhir dan tanpa riwayat diberikan makanan prelakteal pada umur 6 bulan sebesar 30,2%. Inisiasi menyusu dini kurang dari satu jam setelah bayi lahir adalah 34,5%, tertinggi di Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 52,9% dan terendah di Papua Barat (21,7%). 
  • Riskesdas 2013 menyajikan informasi prevalensi anak usia 24-59 bulan yang mengalami kecacatan. Kecacatan yang dimaksud adalah semua kecacatan yang dapat diobservasi, termasuk karena penyakit atau trauma/kecelakaan. Data ini menunjukkan bahwa persentaseanak tuna wicara dan tuna netra meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hasil Riskesdas 2010.
  • Persentase cara perawatan tali pusar pada anak usia 0-59 bulan dengan tidak diberi apa-apa meningkat dari 2010 (11,6%) menjadi 24,1% di 2013, tetapi yang diberi betadine/alkohol masih lebih besar (68,9%). persentasepernah disunat pada anak perempuan usia 0-11 tahun sebesar 51,2%, tertinggi di Gorontalo (83,7%), dan terendah di Nusa Tenggara Timur (2,7%). 
 
Kesehatan Indera:
  • Prevalensi kebutaan nasional sebesar 0,4%, jauh lebih kecil dibanding prevalensi kebutaan tahun 2007 (0,9%). Prevalensi kebutaan penduduk umur 6 tahun keatas tertinggi ditemukan di Gorontalo (1,1%) diikuti Nusa Tenggara Timur (1,0%), Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung (masing-masing 0,8%). Prevalensi kebutaan terendah ditemukan di Papua (0,1%) diikuti Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta (masing-masing 0,2%).
  • Prevalensi severe low vision penduduk umur 6 tahun keatas secara nasional sebesar 0,9 %. Prevalensi severe low vision tertinggi terdapat di Lampung (1,7%), diikuti Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat (masing-masing 1,6%). Provinsi dengan prevalensi severe low vision terendah adalah DI Yogyakarta (0,3%) diikuti oleh Papua Barat dan Papua (masing-masing 0,4%).
  • Prevalensi pterygium, kekeruhan kornea, dan katarak secara nasional berturut-turut adalah 8,3%; 5,5%; dan 1,8%. Prevalensi pterygium tertinggi ditemukan di Bali (25,2%), diikuti Maluku (18,0%) dan Nusa Tenggara Barat (17,0%). Provinsi DKI Jakarta mempunyai prevalensi pterygium terendah, yaitu 3,7%, diikuti oleh Banten 3,9%.
  • Prevalensi kekeruhan kornea tertinggi juga ditemukan di Bali (11,0%), diikuti oleh DI Yogyakarta (10,2%) dan Sulawesi Selatan (9,4%). Prevalensi kekeruhan kornea terendah dilaporkan di Papua Barat (2,0%) diikuti DKI Jakarta (3,1%).
  • Prevalensi katarak tertinggi di Sulawesi Utara (3,7%) diikuti oleh Jambi (2,8%) dan Bali (2,7%). Prevalensi katarak terendah ditemukan di DKI Jakarta (0,9%) diikuti Sulawesi Barat (1,1%). Tiga alasan utama penderita katarak belum dioperasi adalah karena ketidaktahuan (51,6%), ketidakmampuan (11,6%), dan ketidakberanian (8,1%).
  • Prevalensi ketulian Indonesia sebesar 0,09 % dan prevalensi tertinggi ditemukan di Maluku (0,45%), sedangkan yang terendah di Kalimantan Timur (0,03%). Prevalensi gangguan pendengaran secara nasional sebesar 2,6 % dan prevalensi tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur (3,7%), sedangkan yang terendah di Banten (1,6%). 
 
Biomedis:
  • Pemeriksaan spesimen biomedis dimaksud untuk mengetahui status iodium dan konfirmasi penyakit menular dan tidak menular. Status iodium dinilai dari kadar iodium dalam air minum dan garam RT, serta urin anak umur 6-12 tahun dan WUS 15-49 tahun. 
  • Proporsi sumber air minum RT yang tidak mengandung iodium 40,1%, air mengandung rendah iodium 52,0%, sedangkan air mengandung iodium tinggi 0,4%. Proporsi kadar iodium dalam garam RT hasil metoda titrasi yang tidak beriodium 1,0%, mengandung kurang iodium 50,8%, sedangkan garam kelebihan iodium adalah 5,0%. Proporsi RT mengonsumsi garam mengandung cukup iodium adalah 77,1%, garam mengandung kurang iodium 14,8% dan garam tidak mengandung iodium 8,1%.
  • Pada anak umur 6–12 tahun didapatkan nilai ekskresi iodium dalam urin (EIU) risiko kekurangan iodium 14,9%, cukup iodium 29,9%, mengandung iodium lebih dari cukup 24,8% dan risiko kelebihan iodium 30,4 %. Pada wanita usia subur (15–49 tahun) didapatkan nilai ekskresi iodium dalam urin: (1) WUS risiko kekurangan iodium 22,1%, cukup iodium 30,6 %, mengandung iodium lebih dari cukup 22,4% dan risiko kelebihan iodium 24,9%; (2) pada ibu hamil risiko kekurangan iodium 24,3%, cukup iodium 36,9 %, mengandung iodium lebih dari cukup 17,6%, dan risiko kelebihan iodium 21,3%; (3) pada ibu menyusui risiko kekurangan iodium 23,9%, cukup iodium 36,9 %, mengandung iodium lebih dari cukup 21,1 % dan risiko kelebihan iodium 18,1%. 
  • Proporsi penduduk ≥15 tahun dengan diabetes mellitus (DM) adalah 6,9 %. Secara nasional, proporsi anemia penduduk ≥1 tahun adalah 21,7 %, pada balita 12-59 bulan adalah 28,1 %, dan ibu hamil sebesar 37,1%. 
  • Pada penduduk >15 tahun didapatkan kolesterol total abnormal 35,9%, HDL rendah 22,9%, LDL tidak optimal dengan kategori gabungan near optimal-borderline tinggi 60,3% dan kategori tinggi-sangat tinggi 15,9%, trigliserida abnormal dengan kategori borderline tinggi 13,0% dan kategori tinggi-sangat tinggi 11,9%, serta kreatinin serum abnormal 6,0%.

 

Sumber

  1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pusdatin, Data & Informasi, Jakarta, 2011.
  2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pusdatin, Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2011 - 2014, Jakarta, 2011.
  3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia 2010, Jakarta 2011.
  4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Riskesdas 2010.
  5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Riskesdas 2013.

 

Add comment


Security code
Refresh