User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Banyak orang akan setuju bila dikatakan bahwa saat ini Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling sering terkena bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin puyuh, wabah penyakit, kurang gizi, bom yang ada di dapur-dapur rumah tangga, konflik antar kelompok masyarakat, teror dan kerusuhan. Salah satu sikap masyarakat Indonesia yang sangat terpuji adalah berjiwa gotong-royong dan saling tolong-menolong. Segera setelah bencana terjadi, masyarakat akan berupaya menolong sesama yang terkena dampak bencana, dan apabila bencana tergolong berskala besar maka negara senantiasa bertanggung jawab dan ikut menanggulangi. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, semua pihak yang membantu (berpartisipasi) perlu mengetahui adanya aturan main yang disebut 'Tanggap Darurat Bencana.' Untuk itu mari kita sedikit mengupas tentang hal ini.


Pengertian Bencana
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kesakitan, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jenis bencana

Secara garis besar, bencana digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

  1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, misalnya: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puyuh, dan tanah longsor.
  2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, misalnya bencana akibat kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh interaksi antar manusia, misalnya konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas di dalam masyarakat, teror dan kerusuhan.

Tanggap Darurat Bencana
Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.


Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Segera setelah bencana alam yang tergolong berskala besar terjadi, selain Pemerintah juga banyak pihak baik kelompok maupun Instansi/Lembaga di dalam masyarakat, dari dalam maupun luar negeri ingin berkontribusi menolong sesama yang terkena dampak bencana. Banyaknya pihak yang berkontribusi pada saat yang bersamaan di suatu lokasi yang sama dapat mengakibatkan tidak terkoordinasi dan tidak terpadunya upaya penanggulangan bencana apabila tidak dilakukan upaya pengendalian/pengaturan yang terkoordinasi. Untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanggulangan bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:
1. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan kerugian di daerah bencana serta sumber daya yang tersedia.
2. Menentukan status keadaan darurat bencana.
3. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana.
5. Melindungi kelompok rentan (bayi, anak-anak, ibu hamil, wanita, lansia, dan penduduk dengan kebutuhan khusus (misal: cacat jasmani dan orang sakit).
6. Melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Semua kegiatan dalam dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dikendalikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan kewenangannya.

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Tujuan pengkajian ini untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat.

Penentuan status bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan ditetapkan oleh presiden untuk tingkat nasional, oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat kabupaten/kota.

Penyelamatan dan evakuasi dilakukan oleh Tim Gerak Cepat dengan melibatkan masyarakat dibawah komando Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan.

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial. Kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/ Kepala BPBD dengan pola pendampingan.

Pemulihan segera prasarana dan sarana vital bertujuan agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Kegiatan ini dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/ Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Komando
Dalam status keadaan darurat, Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan semua sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya, peralatan, logistik dan penyelamatan. Untuk melaksanakan fungsi komando ini, Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang Pejabat sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana, hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam hal permintaan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai, karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dan atau barang serta penyelamatan. Komandan Penanganan Darurat Bencana inilah yang berwenang mengendalikan para Pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya bertugas:
1. Mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana, dan merupakan unit yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana. Selain itu, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana bertugas menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang akan digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga yang melaksanakan tanggap darurat bencana. Pedoman penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana ditetapkan oleh Kepala BNPB.

2. Membentuk Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana. Pos Komando Lapangan bertugas melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana. Informasi mengenai tugas-tugas yang dilakukan Pos Komando Lapangan diberikan kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk digunakan sebagai data, informasi dan bahan pengambilan keputusan.


Bagan Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Sumber: Lampiran Undang-undang Tanggap Darurat Nomor 10 Tahun 2008)

Referensi
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.