User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 7 menyebutkan bahwa 'setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.' Sistem Informasi Kesehatan (SIK) nasional bertugas menjawab tantangan ini.


Sistem Informasi Kesehatan  merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Kesehatan di suatu negara. Kemajuan atau kemunduran Sistem Informasi Kesehatan senantiasa berkorelasi dan mengikuti perkembangan Sistem Kesehatan, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bahkan dipengaruhi Sistem Pemerintahan yang berlaku di suatu negara. Contoh, ketika sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, maka SIK ikut terpengaruh, beberapa masalah mulai terdengar, seperti terjadinya kesenjangan dalam aliran data dari unit pelayanan kesehatan terdepan (Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit) hingga ke jenjang administrasi kabupaten/kota, provinsi dan pusat, serta tidak berfungsinya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana layaknya seperti sebelum menerapkan sistem desentralisasi.

 

Apakah SIK?

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

 

Peranan SIK dalam Sistem Kesehatan

Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building blocks” atau komponen utama dalam Sistem Kesehatan di suatu negara. Keenam komponen (buliding blocks) Sistem Kesehatan tersebut adalah:

1.     Service Delivery (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)

2.     Medical products, vaccines, and technologies (Produk Medis, Vaksin, dan Teknologi Kesehatan)

3.     Health Workforce (Tenaga Medis)

4.     Health System Financing (Sistem Pembiayaan Kesehatan)

5.     Health Information System (Sistem Informasi Kesehatan)

6.     Leadership and Governance (Kepemimpinan dan Pemerintahan)

 


SIK di dalam Sistem Kesehatan Nasional Indonesia

Sistem Kesehatan Nasional Indonesia terdiri dari 7 subsistem, yaitu :

1.     Upaya Kesehatan

2.     Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

3.     Pembiayaan kesehatan

4.     Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan

5.     Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan

6.     Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan

7.     Pemberdayaan Masyarakat

 

Di dalam Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem ke 6 yaitu: Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berhasil guna, berdaya guna, dan mendukung penyelenggaraan keenam subsistem lain di dalam Sistem Kesehatan Nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu.

 

Manfaat SIK

Banyak sekali manfaat Sistem Informasi Kesehatan yang dapat membantu para pengelola program kesehatan, pengambil kebijakan dan keputusan pelaksanaan di semua jenjang administrasi (kabupaten/kota, provinsi dan pusat) dan sistem kesehatan, dalam hal:

1.     Mendukung manajemen kesehatan.

2.     Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan.

3.     Mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas.

4.     Pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti (evidence-based decisions).

5.     Mengalokasikan sumber daya secara optimal.

6.     Membantu peningkatan efektifitas dan efisiensi.

7.     Membantu penilaian transparansi.

 

Permasalahan SIK di Indonesia

Ada banyak permasalahan fundamental dari Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia saat ini antara lain:
1. Faktor Pemerintah:
    - Standar SIK belum ada sampai saat ini

    - Pedoman SIK sudah ada tapi belum seragam

    - Road map SIK nasional mulai dikembangkan

    - Pengembangan SIK di kab/kota tidak seragam.


2. Fragmentasi

    - Terlalu banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administrasi (kab/kota, provinsi, pusat dan donor) --> terjadi duplikasi data, data
       tidak lengkap, tidak valid dan tidak connect dengan pusat.

    - Kesenjangan aliran data (terfragmentasi, banyak hambatan, tidak tepat waktu).

    - Hasil penelitian di NTB membuktikan bahwa: Puskesmas harus mengirim >300 laporan dan ada 8 macam software RR sehingga beban
      administrasi dan beban petugas terlalu tinggi --> tidak efektif dan tidak efisien.
    - Format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda  dan belum terstandar secara nasional.


3. Sumber daya masih minim.



Perkembangan SIK di Indonesia

Secara umum, Sistem Informasi Kesehatan Nasional telah dan akan mengalami 3 masa sebagai berikut:

1.     Era Manual (sebelum tahun 2005)

2.     Era Transisi (tahun 2005 - 2011)

3.     Era Komputerisasi (mulai 2012)

 

Masing-masing era memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Manual (sebelum 2005)

-        Aliran data terfragmentasi. Aliran data dari sumbernya (fasilitas kesehatan) ke pusat melalui berbagai jalan.

-        Data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing Unit di Departemen Kesehatan.

-        Bentuk data: agregat

-        Sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data.

-        Sangat beragamnya bentuk laporan

-        Validitas diragukan.

-        Data sulit diakses.

-        Karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit diolah dan dianalisis.

-        Pengiriman data masih banyak menggunakan kertas --> kurang ramah lingkungan.

 

2. Transisi (2005 - 2011)

-        Komunikasi data sudah mulai terintegrasi (mulai menerapkan prinsip 1 pintu, tetapi beberapa masih terfragmentasi).

-        Sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual.

-        Sebagian data sudah mulai terkomputerisasi dan sebagian masih manual

-        Keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin

 

3. Komputerisasi (mulai 2012)

-        Pemanfaatan data menjadi satu pintu (terintegrasi)

-        Data individual (disagregat)

-        Data dari Unit Pelayanan Kesehatan langsung diunggah (uploaded) ke bank data di pusat (e-Health)

-        Penerapan Teknologi m-Health dimana data dapat langsung diunggah ke bank data

-        Keamanan dan kerahasiaan data terjamin (memakai secure login)

-        Lebih cepat, tepat waktu, efektif dan efisien

-        Lebih ramah lingkungan


SIK dimasa Depan
Untuk mengatasi fragmentasi data, maka Pemerintah mengembangkan aplikasi yang disebut Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda) Generik. SIK berbasis aplikasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

  • Input data pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik/computerized.
  • Non duplikasi: Input data hanya dilakukan di tempat adanya pelayanan kesehatan (fasilitas kesehatan) sehingga tidak ada duplikasi (hanya dilakukan 1 kali).
  • Efektif: Akurat, tepat, hemat sumber daya (efisien), transparan --> beban kerja petugas berkurang sehingga bertambahnya waktu bagi petugas untuk melayani pasien/masyarakat.
  • Data Non Agregat: Data yang dikirim (uploaded) ke pusat merupakan data individu yang digital dikirim ke bank data nasional (data warehouse)
  • Mengurangi beban petugas: Laporan diambil dari bank data sehingga tidak membebani petugas kesehatan di Unit pelayanan terdepan.
  • Sarana: Puskesmas dan Dinas Kesehatan akan diperlengkapi dengan peralatan berbasis komputer.
  • SDM: Petugas akan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan untuk menerapkan Sikda Generik.
  • Pengolahan data: Mudah dilakukan berbagai jenis analisis dan assessment pada data.
  • Sub Sistem Sikda Generik: secara bertahap akan diterapkan 3 aplikasi Sikda Generik yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. 

Selanjutnya Sikda Generik akan merger menjadi SP2TP elektronik yaitu sistem pencatatan dan pelaporan terpadu di tingkat puskesmas yang berbasis elekronik.


Referensi

1.     Kementerian Kesehatan, RI, Pedoman Sistem Informasi Kesehatan (Draft, Rancangan 3.3.1), Pusdatin, Jakarta, 2011.

2.     http://www.who.int/healthsystems/topics/en/, diakses 17 Oktober 2011.