Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak


Foto Anak-anak di Pulau Sumba, tahun 2010


Setiap anak memiliki hak-hak yang diatur di dalam undang-undang. Untuk itu kita perlu mengetahui undang-undang yang mengatur pemenuhan hak-hak anak.
 

 

Seorang anak mendapatkan perlindungan hukum sejak masih di dalam kandungan. Oleh karena itu siapapun yang melakukan Kekerasan Terhadap Anak (KTA), menelantarkan, neglect/melalaikan, eksploitasi, pornografi, drugsabuse (menyalahgunakan, menyiksa) anak,  dst seharusnya akan berhadapan dengan (tuntutan) hukum.

  

Batasan Usia Anak

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

 

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut WHO, batasan usia anak antara 0-19 tahun.

  

Landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak
Bila definisi KTA dan undang-undang yang berlaku diimplementasikan secara konsekwen maka akan banyak perseorangan, kelompok atau lembaga yang akan menghadapi tuntutan hukum.

 

Beberapa landasan hukum yang berhubungan langsung dengan upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, antara lain:

     

Undang-undang Dasar 1945
Pasal 28B ayat 2:
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 2 ayat 1-4:
(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Keseluruhan pasal (1-16) dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang upaya-upaya untuk mensejahterakan anak.

  

Undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
Pasal 62:
Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

 

Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 44 ayat 1:
Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.


Pasal 44 ayat 2:
Penyediaan fasilitas & penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal 44 ayat 3:
Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

 

 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pasal 2 ayat 1:

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. Suami, istri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 128
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum

 

Pasal 129
(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 130
Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

 

Pasal 131
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.

 

Pasal 132
(1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
(2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 133
(1) Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

 

Pasal 134
(1) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.
(2) Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 135
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.
Bagian

 

 

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada Tanggal 26 Januari 1990).

Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

  1. Non-diskriminasi
  2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
  3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

 

 

Dan lain-lain. 

 

Referensi
1). Departemen Kesehatan Ri dan UNICEF, 2007, Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak.
 

2). www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_Hak_Anak.pdf

3). www.unicef.org/

Share

Add comment


Security code
Refresh

Download Free Joomla Templates by vonfio.de
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com