Pro dan Kontra Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tembakau

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan atau disingkat 'RPP Tembakau' yang merupakan amanat Undang-undang (UU) nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, senantiasa menjadi bahan perdebatan pihak-pihak yang pro dan kontra. "Merokok merusak kesehatan" sudah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, demikian pendapat kelompok pertama  atau pihak-pihak yang pro terhadap RPP Tembakau. Kelompok ini secara umum didominasi oleh orang-orang yang mencintai kesehatan dan tidak menyukai hak orang lemah diinjak-injak.

 

Kelompok kedua adalah pihak-pihak yang kontra terhadap RPP tembakau bahkan terhadap Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kelompok ini merupakan pihak-pihak yang kontra terhadap Pemerintah maupun berbagai pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya UU dan RPP terkait rokok di Indonesia. Kelompok yang menentang RPP Tembakau mengatasnamakan petani tembakau dan rakyat kecil mengutarakan keberatan-keberatan bahwa RPP Tembakau akan merugikan rakyat yang hidupnya terkait secara langsung atau tidak langsung dengan tembakau, mematikan ekonomi petani tembakau dan menuduh bahwa RPP dan Undang-undang no. 36/2009 tentang kesehatan tersebut merupakan bentuk lain dari genocida Pemerintah terhadap petani tembakau. Kelompok ini meminta Pemerintah berlaku adil (non diskriminasi) pada semua kelompok masyarakat, mereka keberatan terhadap pasal-pasal dalam RPP terutama pada pasal 3, bahkan berkeberatan terhadap Undang-undang nonor 36/2009 tentang kesehatan sehingga meminta Undang-undang no. 36/2009 tentang kesehatan, ditinjau ulang.

 

Jadi ada kelompok yang pro, yang kontra dan kemungkinan ada kelompok yang 'netral.' Mereka antara lain berasal dari produsen rokok, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), LSM,  Perguruan Tinggi, perwakilan petani tembakau, pemerhati kesehatan masyarakat dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

 


Salah satu kegiatan demo yang menentang RPP tentang Tembakau, 10 Mei 2011 di Jakarta.  Foto: infodokterku.com

 

Latar Belakang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan

RPP Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan merupakan amanat UU Kesehatan No. 36 tahun 2009. UU ini pada pasal 113 memberikan mandat kepada Pemerintah bahwa zat adiktif harus diamankan karena membahayakan kesehatan dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (pasal 116) selambat-lambatnya satu tahun (pasal 202). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-undang No. 36/2009 tentang Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dampak buruk penggunaan produk tembakau bagi kesehatan individu dan masyarakat.

 

Kutipan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 113-116

Inilah kutipan pasal 113-116 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sbb:

 

Bagian Ketujuh Belas

 

Pengamanan Zat Adiktif

 

Pasal 113

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

 

 

Pasal 114:

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

 

Pasal 115

(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat kerja; dan

g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

 

 

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

Yang diatur dalam RPP tembakau antara lain: informasi kandungan kadar nikotin dan tar; produksi dan penjualan produk tembakau; iklan, promosi dan sponsor produk tembakau; kemasan dan pelabelan produk tembakau; dan penetapan kawasan tanpa rokok.

 

Kutipan pasal 3 RPP tentang tembakau:

Pasal 3

Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan:

a.     ruang lingkup produk tembakau;

 

 

b.     tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;

 

 

c.     produksi;

 

 

 

 

 

d.     peredaran;

 

 

 

 

 

 

e.     perlindungan;

 

 

 

 

 

f.      kawasan tanpa rokok;

 

 

 

 

 

g.     peran serta masyarakat; dan

 

 

h.     pembinaan dan pengawasan.

 

Pasal 3

 

 

 

Huruf a

Cukup jelas

 

Huruf b

Cukup jelas

 

Huruf c

Pengaturan “Produksi” dalam ketentuan ini meliputi uji kandungan kadar nikotin dan tar, penggunaan bahan tambahan, kemasan dan label, peringatan kesehatan.

 

Huruf d

Pengaturan “peredaran” dalam ketentuan ini meliputi penjualan, iklan, promosi, dan sponsor. Produk tembakau yang beredar harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mencegah dampak produk tembakau bagi kesehatan.

 

Huruf e

Pengaturan “perlindungan” dalam ketentuan ini ditujukan bagi anak, remaja dan ibu hamil agar tidak memberikan kemudahan untuk memperoleh produk tembakau.

 

Huruf f

Pengaturan “kawasan tanpa rokok” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain.

 

Huruf g

Cukup jelas.

 

Huruf h

Cukup jelas.

 

 

Materi Inti RPP tentang Tembakau

Materi inti yang diatur dalam RPP tembakau meliputi:

  • Peringatan kesehatan yang merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat yaitu berupa gambar dan tulisan pada bungkus rokok harus jelas, benar dan jujur serta tidak menyesatkan.
  • Pengendalian iklan, promosi dan sponsor rokok bertujuan untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dan remaja yang sering dijadikan sasaran iklan dan promosi rokok.
  • Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk memberikan ruang/lingkungan udara yang bebas asap rokok yang tujuannya melindungi masyarakat (perokok pasif) dari dampak buruk asap rokok.

Kesimpulan

Di Indonesia, rancangan peraturan pemerintah tentang tembakau bertujuan untuk mengurangi dampak buruk rokok terhadap kesehatan terutama terhadap generasi muda. RPP tentang tembakau sudah jelas tidak melarang penanaman tembakau, produksi rokok dan penjualan rokok, serta tidak melarang orang merokok. Tapi merokok ada tempatnya, tidak boleh sembarangan, di dalam RPP ada aturan mainnya yang memberikan peluang kepada Pemda setempat untuk menetapkan tempat-tempat khusus untuk merokok dan tempat-tempat umum yang tidak boleh dipakai untuk merokok yang disebut Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

 

Rokok berdampak membahayakan kesehatan masyarakat, telah ada sekitar 70.000 hasil penelitian di seluruh dunia yang membuktikan bahwa rokok merupakan faktor risiko berbagai penyakit, oleh karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa merokok merusak kesehatan. Kelompok yang pro RPP tembakau bertujuan ingin menyelamatkan masyarakat terutama generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dari ancaman bahaya rokok bagi kesehatan, kelompok ini memperjuangkan bahwa semua orang punya hak yang sama termasuk hak untuk tidak menghisap asap rokok (baca: dirugikan) yang berasal dari orang yang merokok. Simak: "Data dan situasi Rokok Indonesia".

 

Referensi

1. http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/835-rpp-pengamanan-produk-tembakau-akan-dibahas-di-kemenko-kesra.html, diakses 10 Mei 2011.

2. http://www.detiknews.com/read/2011/02/26/105518/1579802/10/rpp-tembakau-diberlakukan-tahun-depan, diakses 10 Mei 2011.

3. http://www.jpnn.com/read/2011/02/27/85348/RPP-Tembakau-Masuk-Finalisasi-, diakses 10 Mei 2011.

4. http://fokus.vivanews.com/news/read/274999-fokus-rpp-tembakau, diakses 3 Maret 2012.

5. http://www.infodokterku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=143:data-dan-situasi-rokok-cigarette-indonesia-terbaru&catid=40:data&Itemid=54, diakses 3 Maret 2012.

Share

Add comment


Security code
Refresh

Download Free Joomla Templates by vonfio.de
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com