User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

           Menurut hasil penelitian lembaga luar negeri 5 tahun yang lalu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemilu terbanyak di dunia. Bayangkan, satiap orang bisa melakukan lebih dari 5 kali pemilu dalam 5 tahun, dari mulai pemilihan kepala desa atau Ketua RT sampai pemilihan kepala daerah (bupati/walikota, gubernur), pemilihan anggota DPRD dan DPR hingga pemilihan presiden. Setiap pemilu memerlukan biaya yang sangat besar. Sistem pemilu menentukan besarnya anggaran yang harus digelontorkan pemerintah. Pemilu yang selama ini diterapkan yaitu Pemilu Offline yang sudah menghabiskan sangat banyak uang rakyat, ternyata hasilnya sangat mengecewakan banyak pihak. Sejak beberapa kali pemilu terakhir, hasilnya selalu diwarnai banyak gugatan atau sengketa pemilu. Yang disebut sengketa pemilu adalah hasil pemilu yang digugat atau diprotes oleh satu atau beberapa pihak, disebabkan adanya ketidakpuasan kontestan pemilu dan atau simpatisannya..


           Kasus sengketa pemilu sangat terasa menunjukkan trend yang semakin meningkat pada beberapa pemilu terakhir di Indonesia. Pemilu legislatif 9 April 2014 nampaknya merupakan pemilu yang paling banyak menuai protes, menurut data dari media massa di Indonesia, tercatat ada 702 kasus gugatan (perselisihan atau sengketa) pemilu yang didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi (MK) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Sayangnya, semua kasus perselisihan pemilu harus diselesaikan oleh panitia hanya dalam tempo 30 hari. Yang lebih parah, hasil pemilu presiden (pilpres) 9 Juli 2014 diwarnai saling klain kemenangan oleh kedua belah pihak. Itu terjadi tidak lain disebabkan pemilu masih memakai sistem yang sudah 'jadul' yaitu sistem offline.
 

           Kasus gugat-menggugat hasil pemilu yang semakin sering terjadi merupakan bukti nyata dari kelemahan sistem pemilu offline yang diterapkan selama ini. Kelemahan Pemilu offline antara lain:

  • Menghabiskan biaya yang sangat besar, mulai dari pra pemilu, selama penyelenggaraan pemilu dan pasca pemilu. Contohnya biaya untuk pembentukan tim penyelenggara, juri dan penghitung hasil pemilu, pengadaan sarana dan prasarana pemilu seperti bilik suara, kertas suara, kotak suara, tinta, membayar honor panitia pemilu dan panitia penghitungan suara, biaya transportasi sebelum, selama dan setelah pemilu dan seterusnya.
  • Memerlukan upaya yang sangat besar dari sisi fasilitas maupun SDM. Betapa banyak orang-orang yang pontang-panting dan begadang untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu, misalnya: untuk kegiatan mencetak kertas suara, mengantar kertas suara dan hasil pencoblosan, serta menghitung hasil pencoblosan.
  • Rawan kecurangan. Rawan kecurangan bisa dibuktikan dari banyaknya kasus gugatan hasil pemilu. Kecurangan dapat terjadi sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilu, misalnya “serangan fajar,” pada hari H (hari pemilu), dan selama penghitungan suara dengan berbagai modus operandi seperti penggelembungan suara, mengganti kertas suara, rekayasa hasil rekapitulasi, pencurian suara antar sesama caleg dan berbagai jenis modus 'korupsi suara' lainnya.
  • Hasilnya lama. Sesudah pelaksanaan pemilu, hasilnya baru bisa diumumkan 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemilu sehingga masyarakat sering tidak sabaran menunggu. Adanya ketidakpastian sementara ,menunggu hasil pemilu.
  • Hasilnya diragukan. Setelah begitu banyak upaya dan dana yang telah dikeluarkan, namun hasilnya diragukan dan mengecewakan banyak pihak. Hal ini tidak mengada-ada, mengingat banyaknya kasus gugatan yang telah didaftarkan kepada lembaga yang berwenang menanganinya. dan gugat-menggugat. Karena hasilnya “meragukan” maka (maaf) boleh kita menyebutnya sebagai “kurang valid.” 
  • Berpotensi merugikan Bangsa dan Negara. Bukan hanya kerugian uang yang jelas-jelas diderita negara, kerugian dalam bentuk lain juga mengintai yaitu para pemimpin yang terpilih seolah tercoreng legitimasinya. Karena hasilnya diragukan, maka otomatis para pemimpin yang terpilih juga diragukan legalitasnya. Kalau  seorang pemimpin tidak sesuai dengan aspirasi/kehendak rakyat dan diragukan,legalitasnya maka kita sedang mempertaruhkan stabilitas suatu daerah atau negara.

 

           Tidak tanpa alasan bila Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang mengujicoba dan merancang sistem Pemilu secara elektronik untuk diterapkan pada Pemilu 2019. Pemilu elektronik akan menggunakan elektronik KTP (e-KTP) sebagai basis data penduduk. Sistem Pemilu Elektronik, dikatakan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sistem pemilu konservatif yaitu lebih cepat, akuntabel, akurat dan dapat mudah diaudit di setiap levelnya. Dengan demikian, pemilu elektronik pasti lebih bisa dipercaya hasilnya daripada pemilu konservatif.

 

Kesimpulannya, pemilu konservatif (cara jadul, offline) sangat tidak efektif dan tidak efisien karena hasil yang didapat dari penyelenggaraan pemilu bertolakbelakang dengan besarnya daya upaya dan dana yang telah dikeluarkan.

 

Saran:

Jadi bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahan sistem pemilu konservatif (offline) ini? Satu-satunya cara adalah menyelenggarakan "Pemilu Online" atau pemilu elektronik. Jangan pernah lagi melaksanakan pemilu model kuno yang menggunakan kertas suara. Pemilu online atau pemilu elektronik memiliki banyak keuntungan dengan sedikit kelemahan. Pemilu Online sudah terbukti sukses diselenggarakan oleh negara Rusia. Hasil Pemilu Online di Rusia dapat diketahui secara lengkap hanya dalam tempo 1 hari (saja) setelah hari H penyelenggaraan pemilu.

Tentu saja hasil Pemilu Online jauh lebih valid dibandingkan hasil pemilu secara offline. Walaupun kecurangan tetap bisa terjadi, tetapi diperkirakan tingkat kecurangan kecil sekali asalkan dibarengi dengan tingginya tingkat sekuriti/keamanan sistemnya, misalnya melalui monitoring bersama. Negara lain yang juga telah menyelenggarakan pemilu secara online adalah Brasil. Secara pembiayaan, diperkirakan Pemilu Online memerlukan biaya 10 kali lebih rendah daripada Pemilu Offline. Lebih baik bila biaya yang sangat besar untuk penyelenggarakan pemilu offline dimanfaatkan untuk pembangunan hal lain yang juga mendesak.


Oleh karena berbagai kelemahan sistem pemilu konservatif (offline) maka untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tidak bisa ditawar-tawar lagi mutlak HARUS PEMILU ONLINE atau Pemilu berbasis elektronik tanpa kertas suara. Bila pemilu tahun 2019 masih diselenggarakan secara offline maka boleh jadi kita sedang mempertaruhkan eksistensi negara.

 

Mudah-mudahan Pemilu tahun 2014  merupakan pemilu terakhir yang diterapkan secara offline di negara kita. Tetapi apabila pemilu tahun 2019 masih diselenggarakan secara offline maka semua masyarakat yang “punya HP” pantas berteriak “HAREE GENEE MASIH OFFLINE??” Lho koq "yang punya HP?" karena orang yang punya HP boleh dikatakan sudah melek teknologi, meskipun pada masa itu (2019) HP bukan merupakan barang yang "wah" lagi tetapi sudah menjadi barang mainan para bayi dan anak-anak.

 

Referensi:

1. http://www.beritasatu.com/pemilu-2014/177345-bppt-rancang-sistem-pemilu-elektronik-2019.html, diakses 11 Mei 2014.

Add comment


Security code
Refresh