Gambar Konsep Alur Data Sikda Generik.

Sumber: Pusdatin, Kementerian Kesehatan RI, 2012.

Tidak banyak yang menyadari bahwasanya saat ini Indonesia sedang mengalami krisis data kesehatan, yang dimulai sejak era desentralisasi. Krisis data hampir dipastikan juga melanda sektor-sektor lain di luar kesehatan. Untuk mengatasi krisis data kesehatan, pemerintah terpaksa mengambil jalan pintas dengan melakukan berbagai survei seperti SDKI, Riskesdas dan Risfaskes. Untuk sementara nampaknya survei-survei tersebut dapat menjawab beberapa permasalahan/krisis data, namun bila terus beranjut dan berkesinambungan, pertanyaan yang timbul adalah: mau dibawa kearah mana negara ini? sesungguhnyalah survei-survei tersebut selain memiliki sisi positif, juga ada banyak sisi negatifnya, seperti: walaupun valid, reliable dan konsisten, tetapi tidak lengkap, kita tidak akan memiliki data terperinci dari setiap kabupaten/kota, dan menelan biaya sangat besar, oleh karenanya tidak dapat menggantikan data pelaporan rutin. Kalau Indonesia mau keluar dari kondisi Krisis Data berkepenjangan ini, mau tidak mau pemerintah harus merubah haluan. Ada satu program, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang disebut Sikda Generik, inilah kiranya yang layak berbicara/berperan dimasa depan untuk mengentaskan Krisis Data di Indonesia.

Sore itu Pak Sukijan (sebut saja begitu namanya) baru saja tiba di rumahnya di suatu perumahan di kawasan Bekasi Timur. Tiga hari dia meninggalkan rumahnya untuk mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh kantornya, salah satu Kementerian Negara di tingkat pusat. Wajahnya nampak sedikit masam, kurang ceria dan nampak agak lelah.

Gambar 1. Parasit malaria bentuk ring (ring form) di dalam sel darah merah (eritrosit) manusia.

Penyakit Malaria belum habis dari bumi Indonesia, banyak pihak masih memerlukan data (situasi) malaria di Indonesia. Data malaria berikut ini disajikan bukan untuk menggantikan data yang berasal dari sumber resmi tetapi lebih ditujukan untuk mempermudahkan masyarakat mengakses data malaria karena data dari sumber resmi seringkali sulit dicari dan diakses.  Oleh karena bersumber dari pemerintah maka data (angkanya) sama dengan sumber resmi tersebut.